............ ................................................................... ......

1.7.11

PERTAMBANGAN DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

insert : Emas
Di dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), wilayah pertambangan terdiri dari wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan wilayah pencadangan nasional (WPN). WUP dilakukan oleh Pemerintah (pusat) setelah berkordinasi dengan pemerintah daerah dan disampiakan sevara tertulis kepada DPR (pusat). WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD kabupaten/kota. Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan DPR dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. WPN ini dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dan WPN ditentukan batasan waktu. Wilayah yang akan diusahakan pada WPN atau eks WPN berubah statusnya menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK).

Usaha pertambangan di dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) diuraikan secara lebih terperinci. Usaha pertambangan (UP) dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara (termasuk batuan aspal dan gambut). Pertambangan mineral sendiri digolongkan atas: (a) Pertambangan mineral radioaktif, (b) Pertambangan mineral logam, (c) Pertambangan mineral bukan logam, dan (d) Pertambangan batuan.

Sementara itu, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah serta pemberian diskresi dalam penetapan tarif.  Untuk itu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dilakukan perubahan agar lebih sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, dimana daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak daerah dan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif.

Pajak daerah merupakan pajak dalam konteks daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Pajak daerah diatur berdasarkan Peraturan Daerah dan hasilnya untuk membiayai pembangunan daerah. Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua, yakni : pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, ada 11 jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota dengan tarif pajak tertentu. Salah satu pajak daerah yang dimaksud adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Mineral bukan logam meliputi antara lain intan, pasir kuarsa, belerang, asbes, mika, bentonit, gypsum, tawas, batu kuarsa, batu gamping untuk semen dan sebagainya. Batuan meliputi jenis dan bentuk yang beragam yang antara lain: marmer, granit, andesit, tanah liat, tanah urug, batu apung, Kristal kuarsa, giok, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah merah (laterit) batu gamping, pasir laut dan lain sebagainya.

Pada Tabel-1 disajikan persentase desa yang memiliki galian-C menurut kecamatan di Tapanuli Bagian Selatan. Terminologi galian golongan C yang sebelumnya terdapat dalam UU No. 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan UU No.4 Tahun 2009 menjadi batuan. Pemberian izin usaha pertambangan batuan sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada menteri, gubernur atau bupati walikota sesuai kewenangannya. Pembagian kewenangan menteri, gubernur dan bupati/walikota adalah: (a) Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai, (b) Gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau wilayah laut 4 (empat) sampai dengan 12 mil, dan (c) Bupati/walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil. 
Tabel Jumlah (persentase) desa yang memiliki galian C di wilayah Tapanuli Selatan dan wilyah sekitarnya


Related Article:
 
CuacaZoom

Facebook Box

Footer Widget #1

Footer Widget #2

Footer Widget #3

Footer Widget #4

copyright 2012 Wb. All rights reserved.

rss digg delicious facebook